ILMU ALLAH

JAKARTA (voa-islam.com & Ilmu Allah) – Umat Islam menjunjung tinggi hak dan kebebasan beragama dan beribadah. Sebagai warga negara yang baik, jangan mendirikan rumah ibadah jika tak memenuhi syarat agar tidak terjadi konflik. Karena beribadah itu mencari kedamaian dan kerukunan, bukan kerusuhan.

Pernyataan itu diungkapkan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) terkait pernyataan HMI Dipo dalam pertemuan dengan kepausan di Vatikan, Sabtu (10/9/2011), bahwa kasus Gereja GKI Yasmin Bogor bukan konflik antarumat beragama, tapi motif politik yang mengatasnamakan agama.

Meski menghormati dan menjunjung tinggi hak umat beragama untuk beribadah, PB HMI menekankan perlunya mentaati peraturan dalam mendirikan rumah ibadah.

“Pada prinsipnya kami menghargai dan mendukung kebebasan menjalankan ibadah bagi pemeluk agama-agama, termasuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Namun pendirian rumah ibadah harus mendapat legalitas dari pemerintah setempat, dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat,” jelas Ketua Umum PB HMI, Alto Makmuralto kepada voa-islam.com, Ahad (11/9/2011).

Terkait konflik gereja GKI Yasmin yang selalu diprotes umat Islam karena prosedurnya melanggar aturan, Alto mengimbau agar gereja ini tak didirikan karena akan membuahkan konflik.

“Kalau dua hal itu (legalitas dan persetujuan warga, ed.) tidak dipenuhi, maka sebaiknya rumah ibadah tidak usah didirikan, karena akan berbuah konflik,” ujarnya.

Menurut Alto, jika pembangunan rumah ibadah dipaksakan tanpa memenuhi dua syarat tersebut, maka misi pendirian rumah ibadah akan menyimpang dari spirit damai yang diajarkan agama. “Hakikat pendirian rumah ibadah adalah untuk ketenteraman jiwa dan raga manusia, bukan untuk menciptakan pertengkaran,” tegasnyal.

Terkait rombongan HMI ke Vatikan yang terdiri dari Ketua Umum Noer Fajrieansyah, Sekjen Basri Dodo, Kabid Hubungan Internasional Muhammad Makmoen Abdullah, serta Wasekjen Bidang Hubungan Internasional Muhammad Chairul Basyar, Ketua Umum PB HMI menyatakan tidak tahu-menahu dan tidak bertanggungjawab, karena mereka bukan dari PB HMI, melainkan HMI kelompok lain, yaitu HMI Dipo. “Bukan (HMI) kami mas, tapi HMI Dipo,” tegasnya.